MUFG dan BNI Resmi Menjalin Kerja Untuk Meningkatkan Transaksi Ekspor Indonesia

Rakyat Digital. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah ditunjuk oleh Panitia Nasional penyelenggara Annual Meeting IMF-WB 2018 sebagai Official Bank Partner untuk pengelolaan dana (cash management) bagi panitia nasional.

Selama penyelenggaraan AM IMF-WB 2018, BNI turut mengambil kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dengan bank koresponden yang turut hadir dalam pertemuan bergengsi tersebut. Salah satunya adalah pertemuan dengan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pada Kamis (11/10/2018) di Melia Hotel Bali.

Direktur Bisnis Tresuri dan Internasional BNI, Rico Rizal Budidarmo, mengatakan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan bisnis yang telah berjalan dan membahas komitmen MUFG dalam mendukung transaksi ekspor Indonesia yang dijalankan oleh BNI, khususnya melalui pembiayaan Trade Finance untuk seluruh cabang BNI di dalam maupun luar negeri.

"MUFG menyatakan kesiapannya untuk menyediakan pembiayaan jangka pendek bagi BNI dalam berbagai mata uang, antara lain USD, JPY, SGD dan CNY," jelas Rico.

Dia menyampaikan, bahwa saat ini fokus pemerintah diarahkan kepada peningkatan ekspor dan secara simultan melakukan pengendalian impor. Rico optimis bahwa dengan komitmen pembiayaan trade finance dari MUFG, BNI akan mampu mendorong peningkatan penyaluran kredit ekspor dan umum mempercepat pengembangan bisnis BNI.

BNI dan MUFG saat ini telah menjalin kerja sama dalam transaksi trade, bank garansi, remittance, tresuri dan sindikasi. Dengan semangat 'Bridging Indonesia and the World', BNI siap melayani kebutuhan nasabah untuk transaksi trade dan internasional melalui seluruh kantor cabang dalam negeri dan 8 kantor cabang BNI di luar negeri yang tersebar di Singapura, Tokyo, Osaka, Hong Kong, London, New York, Seoul dan Yangon.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Novel Bamukmin: PBB Akan Mendukung Sepenuh Kepada Prabowo Subianto Untuk Menjadi Presiden 2019-2024

Pojok Pos . Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Bamukmin mengungkap keputusan DPP PBB berada di pihak mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, walaupun Ketua Umumnya Yusril Ihza Mahendra didapuk jadi penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf. Hal itu dia katakan setelah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban. Keputusannya, lanjut Novel, di level DPP dan seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. "Sampai saat ini saya kemaren bertemu dengan MS Kaban, DPP PBB dan seluruh PAC anak cabangnya, semuanya adalah keputusan DPP PBB ke Prabowo," terang Novel di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018). Pria yang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dapil VIII Jakarta Selatan itu menjelaskan posisi Yusril yang merapat kubu petahana merupakan sebatas profesionalismenya sebagai pengacara. Yusril, kata Novel, telah menyatakan untuk tidak mendukung Jokowi. "Adapun yusril secara priba
Baca selengkapnya

Satu Desa Terancam Dipenjera, Apa Penyebabnya ?

Pojok Nasional . Belasan perangkat Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjodi, Magetan terancam masuk penjara. Mereka diduga terlibat dalam kepanitiaan ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) dampak dari proyek jalan tol Ruas Ngawi-Wilangan. Kejaksaan negeri (Kejari) Magetan menduga ada temuan penyelewengan terkait pengadaan lahan kas desa tersebut. "Kasus ganti rugi dari pembebasan lahan untuk jalan tol, di mana ada pembebasan lahan tanah kas desa yang diduga tidak sesuai ketentuan. Sehingga menyebabkan potensi kerugian negara karena harga di mark up oleh perangkat Desa Sukowidi," ujar Kepala Kejari Magetan Atang Pujianto saat dihubungi detikcom, Kamis (22/11/2018). Atang mengatakan indikasi kecurangan perangkat Desa Sukowidi ada pada Kepala desa, Malikun. Malikun diduga sengaja mempersiapkan lahan untuk pengganti tanah desa. Tanah kas desa yang dibeli oleh kepala desa, lanjut Atang, dibeli dengan harga yang sangat murah saat mengetahui ada proyek jalan tol. "Kepala desa Suk
Baca selengkapnya

Kubu Prabowo Subianto Menanyakan Ke Pemerintah Jokowi Tentang Kebijakan Impor, Jokowi Impor Untuk Siapa?

Kanal Utama . Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya menyoroti kebijakan impor pemerintah bukan karena anti impor. Melainkan kebijakan impor pemerintah saat ini yang dilakukan secara tidak tepat. "Yang namanya impor kan seharusnya dilakukan apabila dalam negeri tidak bisa memproduksi, atau kapasitas produksi dalam negeri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu filosofinya," ujar Andre saat dihubungi, Minggu, (18/11/2018) Pernyataan Andre tersebut merespon, komentar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yang menyebut kubu Prabwo selalu memainkan isu Impor karena dinilai seksi di Pemilu Presiden 2019. Andre mencontohkan kebijakan impor pemerintah yang dinilai kurang tepat. Misalnya impor beras yang dilakukan disaat masa panen, sehingga gudang Bulog tidak bisa menampung beras impor. Selain itu juga impor jagung tapi pada saat yang sama Indonesia mengekspor jagung sebanyak 360 ribu ton ke M
Baca selengkapnya